Kubu Raya, Kabupaten Pertama di Indonesia Semua Desanya Kelola Keuangan Desa Non Tunai

0
47

KBRN, Kubu Raya : Melalui kebijakan dan inovasi di awal kepemimpinan Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) H. Muda Mahendrawan, SH yang menerapkan semua Desa mengelola ADD dan DD dengan System non tunai mendapatkan dukungan dan respon penuh dari semua Kepala Desa.

Langkah ini sebagai langkah dan komitmen Pemerintah Kubu Raya untuk membentengi seluruh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. 

Sebanyak 118 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan sudah menyatakan siap untuk mengelola ADD dan DD dengan non tunai (Cashless) melalui Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar Cabang Kubu Raya. Langkah ini dibuktikan dengan dilakukannya Penandatangan Kerjasama (PKS) Implementasi Transaksi Non Tunai Desa di aula Kantor Bupati, Kamis, (27/2/2020).

Perjalanan transaksi non tunai yang dilakukan Desa di Kubu Raya ini berjalan bertahap, yang mana awalnya pada tanggal 19 April 2019 hanya terdapat 17 Desa, kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 diikuti 11 Desa lainnya sehingga menjadi 28 Desa yang menyatakan siap mengelola keuangan desa dengan sistem non tunai. 

Tepat 1 tahun (26/2/2019) sejak pertama kalinya Bupati Muda Mahendrawan menantang seluruh Kepala Desa di daerah ini, saat ini sudah semua (118) desa yang siap melakukan transaksi pengelolaan keuangan desa dengan sistem Non tunai dan hal ini menjadikan Kabupaten termuda Di Kalbar itu resmi menjadi Kabupaten pertama di Indoensia yang semua Desanya sudah mengelola keuangan Desanya secara non tunai. 

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, langkah ini dilakukan, sebagai upaya Pemerintah Daerah membangun sistem sekaligus membentengi Kepala Desa agar tujuan ADD dan DD ini bisa mencapai sasaran yang diharapkan yaitu, Dana Desa bisa dikelola dengan baik, tidak ada penyelewengan, transparan, mudah dipertanggung jawabkan dan akuntabel serta memastikan realisasinya bisa lebih efektif dan termonitor dengan baik.

“Karena dengan cara non tunai ini, tentunya sistem transfernya dari rekening ke rekening karena semua penerima harus ada rekeningnya di situ dan pola ini akan mempermudah pembinaan dari Kabupaten baik itu inspektorat maupun pihak-pihak aparat hukum. Yang jeles, kondusifitas di desa itu terjadi. Karena orang tidak lagi bicara curiga dan mempertanyakan apakah ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) namun hanya menanyakan apakah ada anggarannya atau tidak? ”, ungkap Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, SH usai menghadiri Penandatangan Kerjasama (PKS) Implementasi Transaksi Non Tunai Desa di aula Kantor Bupati, Kamis, (27/2/2020).

Bupati menambahkan, semua ini hanya mengikuti pola yang sifatnya lebih profesional dan dengan cara ini secara otomatis Dana Desa bisa dilakukan lebih maksimal. Bupati mencontohkan untuk tahun 2020 ini, Dana Desa di Kubu Raya sebesar Rp.134.452.632.000, Alokasi Dana Desa Rp.84.681.048.000, Dana Bagi Hasil Pajak Rp.12.872.884.300 dan Dana Bagi Hasil Retribusi Rp.893.962.900. Jika semua anggaran ini bisa digunakan maksimal dan ada percepatan, maka akan terjadi pergerakan ekonomi akan luar bisanya bergerak dan lompatan percepatan pembangunan akan terjadi di masing-masing desa.

“Dengan non tunai melaui aplikasi CMS ini, tentunya juga akan mempermudah bagi Kepala Desa. Karena Kepala Desa berada di manapun bisa otorisasi. Tentunya langkah ini menyederhanakan birokrasi dan untuk mengejar sasaran juga akan lebih mudah, seperti penurunan Angka Kematian Ibu dan Balita (AKI-AKB) angka stunting, pengangguran, infrastruktur dan lainnya juga akan lebih cepat karena semuanya sudah tersistem dengan satu aplikasi”, jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jaya Kesuma mengapresiasi kebijakan dan inovasi yang dikeluarkan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan terkait pengelolaan keuangan desa dengan non tunai. Karena menurutnya langkah ini menghindari lebih dini terjadinya kontak fisik anatar pihak dengan pihak yang memiliki kepentingan dan juga bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

“Kita lihat tadi, bagaimana pak Bupati Kubu Raya mendesain sedemikian rupa kebijakan ini agar para Kepala Desa di daerah ini bisa lebih aman, nyaman dan transparan dalam mengelola keuangan desa tidak tersandung dengan hukum dan tentunya inovasi pak Bupati ini sangat membantu kami sekali dan kami sangat mengparesiasi sekali. Kalau tidak ada penyimpangan-penyimpangan, maka tugas kami akan semakin ringan”, ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Jaya Kesuma, S.H. M. Hum. 

Sebelumnya apresiasi serupa juga disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar. Bahkan Mendes mengklaim Kubu Raya merupakan Kabupaten pertama di Indonesi yang semua Desanya telah mengelola keuangan Desa dengan sistem non tunai.

“Pak Bupati Kubu Raya sungguh luar Biasa dan saya sangat mengapresiasi dengan Kebijakan dan langkah yang dilakukan ini, karena mungkin Kubu Raya menjadi Kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh Desanya pengelolaan Dana Desanya sudah menggunakan sistem non tunai dan ini akan menjadi percontohan bagi Kabupaten lainnya di Indonesia. Inilah yang menjadi kelebihan dari Kabupaten Kubu Raya, tinggal mengutuhkan bagaimana seluruh Desa di Kubu Raya untuk menjadi Desa Digital”, ungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menggelar Video Confrence (Vicon) dengan 6 Kabupaten di Indonesia yang penyaluran Dana Desa tahap pertama per 10 Februari 2020 sudah dicairkan lebih cepat di ruang rapat Bupati, Senin (17/2/2020) lalu.

Penerapan sistem non tunai ini juga menjadikan Kubu Raya sebagai Kabupaten pertama dan tercepat di Kalimantan Barat pencairan Dana Desa. 

Kegiatan ini juga ditampilkan proses transaksi pengelolaan keuangan Desa melalui aplikasi CMS dan diberikannya penghargaan kepada 20 Desa yang tercepat pencairan Dana Desa tahap pertama tahun 2020 yang tersebar di 8 Kecamatan diantaranya:

  1. Kecamatan Kubu : Desa Pinang Luar, Desa Pinang Dalam, Desa Pelita Jaya dan Desa Jangkang Satu.
  2. Kecamatan Terentang : Desa Betuah, Desa Radak Baru, Desa Radak Satu, Desa Terentang Hillir dan Desa Radak Dua.
  3. Kecamatan Rasau Jaya : Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Bintang Mas dan Desa Pematang Tujuh
  4. Kecamatan Batu Ampar :  Desa Nipah Panjang dan Desa Sumber Agung
  5. Kecamatan Teluk Pakedai : Desa Arus Deras dan Desa Tanjung Bunga.
  6. Kecamatan Sungai Kakap : Desa Punggur Kecil
  7. Kecamatan Sungai Raya : Desa Sungai Bulan
  8. Kecamatan Kuala Mandor B : Desa Sungai Enau dan Desa Kubu Padi.

Penandatangan perjanjian kerjasama implementasi transaski non tunai desa ini juga disaksikan langsung Asisten II Setda Provinsi Kalbar Bidang Administarsi Perekonomian dan Pembangunan Syarif Kamaruzzaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, S.Sos. M.Si, Ketua DPRD Kubu Raya H. Agus Sudarmansyah, S.Ipem. M.Si dan sejumlah jajaran Pemerintah Kubu Raya serta Kepala Desa.

sumber : http://m.rri.co.id/pontianak/post/berita/793185/ekonomi/kubu_raya_kabupaten_pertama_di_indonesia_semua_desanya_kelola_keuangan_desa_non_tunai.html