Jelang Musrenbang RKPD, Kubu Raya Petakan Arah Kebijakan Pembangunan dan Serang Problem Masyarakat dengan Sistem Kepong Bakol

0
14

KBRN, Kubu Raya : Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2021 mendatang berdasarkan pemetaan pertumbuhan perekonomian atas dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tantangan terhadap beban daerah ini, baik terhadap jumlah penduduk (607.560 jiwa), jumlah keluarga (167 ribu), angka kemiskinan (4,74 persen), angka pengangguran dan luas wilayah (118 Desa tersebar di 9 Kecamatan).

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, digelarnya Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan bagian dari meramu untuk menyiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Maret 2020 mendatang dan program-program yang sudah dibahas dan menjadi usulan priorotas dalam Musrenbang Kecamatan dapat disinkorankan dengan rencana program yang dituangakan dalam RKPD tahun 2021, biar semua perencanaan bisa komprehensif dan meramunya dalam mengisi program dan kegiatannya agar lebih matang. Mengingat saat ini Kubu Raya sudah menggunakan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang semuanya terintergrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).

“Sistem Kepong Bakol menjadi jurus utama bagi Kabupaten termuda di Kalbar itu dalam mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. Yang mana sistem kepong bakol ini merupakan sistem yang dilakukan secara keroyokan, mulai dari RT, Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten. Melalui sistem kepong bakol ini akan lebih efektif, karena baik regulasi maupun programnya jika dilakukan dengan ketepatan waktu yang bersamaan antara satu OPD satu dengan OPD lainnya maka akan menambah capaian kinerja dan target”, ungkap Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, SH saat menyampaikan arahannya pada Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di aula Kantor Bupati, Rabu (4/3/2020).

Tokoh penggagas terbentuknya Kabupaten Kubu Raya ini menuturkan, Sustainable Devlopment Goals (SDGs) tetap menjadi patokan bagi Pemerintah Daerah karena melalui SDGs, semuanya sudah komprehensif karena Kubu Raya sudah membicarakan dunia global. Selain Indeks Desa Manusia (IDM), SDGs tetap menjadi pola bagi Kabupaten ke 12 di Kalbar itu untuk mengukur indikator sekaligus mengejar capaian target yang sudah disepakati bersama.

“Saat ini kita sudah melakukan kontrak kinerja dan tunjangan kinerja. Tentunya kita harapkan ada peningkatkan yang cukup signifikan yang terjadi pada tahun ini, sehingga capaian target kinerja, baik perekonomian, struktur ekonomi, PDRB, pendapatan perkapita, angka kemiskinan, angka pengangguran bisa terukur dan bisa kita turunkan dan naikkan sesuai dengan target kita. Sehingga untuk IPM, angka harapan hidup, pelayanan infrastuktur dasar, palayanan sosial. Untuk surveinya akan dilakukan pada akhir tahun 2020 ini”, tutur pencetus slogan Dari Kubu Raya Untuk Indonesia.

Pria yang mendapat julukan Bukan Bupati Biasa edisi majalah TEMPO ini memaparkan,, berdasarkan arah kebijakan yang akan dilakukan, Pemerintah Daerah terus berusaha agar pergerakan ekonomi daerah berbasiskan pada desa-desa dan berdampak pada rumah tangga. Sehingga pada akhirnya, yang menjadi fikiran bersama ialah bagaimana 167 ribu rumah tangga di daerah ini bisa produktif dan diupayakan agar kerja-kerja Pemerintah Daerah bisa langsung mengarah fokus pada bagaimana semuanya bergerak, tidak mubazir, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) mampu digerakan.

“Kita tentunya harus berusaha bagimana semua bisa bergerak, agar masyarakat bisa bekerja dan tidak banyak pengangguran. Untuk itu, tenyunya kita selalu berfikir bagaimana kita menggerakkan basis utama kita. Jelas, Kubu Raya tidak bisa keluar dari basis utama kita, yaitu pertanian dalam arti luas. Karena pertanian merupakan mata pencarian, kegiatan, pekerjaan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pokok”, ucapnya.

Untuk itu Bupati Muda menambahkan, sektor pertanian tetap diperkuat dan diusahakan agar mewujudkan daerah ini memiliki kemandirian pangan yang berbasiskan desa-desa. Upaya untuk memperkuat kemandirian pangan, Pemkab Kubu Raya melakukan pemetaan pertanian pangan, holtikultura maupun hasil perkebunan, pertenakan, perikanan dan juga hasil laut lainnya melaui memanfaatkan potensi yang ada dengan maksimal.

“Kemandirin pangan dari dulu, Kubu Raya menjadi yang dinomor satukan dalam tren kita melakukan pemertaan ekonomi. Mengapa? Karena 60 sampai 65 persen pertanian sangat menentukan pendapatan bagi setiap rumah tangga. Untuk itu, panganlah yang harus kita perkuat supaya hal ini mampu memberikan standart hidup yang layak apabila pangan bisa dipenuhi secara mandiri”, pungkas pencetus Salam Nanjak Kubu Raya.

Melalui kebijakan Bupati Muda Mahendrawan, Pemerintah Kubu Raya telah melakukan berbagai program. Baik disektor kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan perempuan.

Sektor kesehatan, Pemkab Kubu Raya terus berusaha menekan Angka Kematian Ibu dan Balita (AKI-AKB) dan Stunting melalui pogram kunjungan Selasa-Jum’at (Salju), Pelayanan Puskesmas dan pemeriksaan kehamilan dengan alat Ultrasonografi (USG) secara gratis, pemberian makanan tambahan bagi ibu dan bayi dan Pantau Golongan Darah (Pagoda) yang dilakukan tenaga kesehatan di masing-masing Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).

Sektor Pendidikan, Kabupaten termuda di Kalbar itu melakukan berbagai program diantaranya seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, Lietrasi Membacakan dan pemberian insentif bagi tenaga honorer guru.

Sementara untuk sektor pemberdayaan perempuan, Kubu Raya melakukan penguatan peran perempuan,, pembentukan koperasi perempuan melaui koperasi konveksi dan bantuan permodalan, peralatan dan pelatihan.Forum Lintas SKPD Kabupaten Kubu Raya ini juga di hadiri Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso, Sekretaris Daerah Yusran Anizam, S.Sos. M.Si dan seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sumber : http://m.rri.co.id/pontianak/post/berita/796045/ekonomi/jelang_musrenbang_rkpd_kubu_raya_petakan_arah_kebijakan_pembangunan_dan_serang_problem_masyarakat_dengan_sistem_kepong_bakol.html